Menurutnya, ada dua poin pembahasan yang perlu dilakukan terkait dengan kripto ini. Pertama adalah bagaimana aturannya dan seperti apa pengawasan.

Sebab, saat ini tidak ada aturan dan pengawasan untuk transaksi kripto masih terbatas sehingga perlu dilakukan penguatan. Apalagi kripto adalah bagian dari perkembangan teknologi yang tak bisa dilarang.

Penting otoritas punya dua hal, aturannya dan pengawasannya. Ini dua-duanya yang sekarang ini sulit kita miliki. Aturannya belum ada dan pengawasannya juga masih belum kuat," pungkasnya.

Wacana yang digital RI sudah bergulir sesak 2021. BI sebelumnya mengungkapkan "Rupiah Digital" ini akan dibentengi firewall, dengan tujuan menghindari serangan siber yang bersifat preventif atau resolution.(sumber: cnbcindonesia.com)