Oleh karena itu, menurutnya selain berfokus pada penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat, pemerintah juga harus melakukan upaya pemulihan ekonomi setelah mengalami guncangan akibat pandemi ini. Respons pertama pada waktu pandemi ini dari sisi fiskal adalah menghapus batasan defisit maksimal tiga persen dari PDB, yang sudah diadopsi selama lebih dari 15 tahun. 

Namun, agar kita terus juga menjaga disiplin di sisi fiskal, penghapusan batasan ini hanya diperbolehkan selama tiga tahun yang diatur melalui Undang-Undang. Untuk respons kedua, adalah melakukan refocusing anggaran. 

Sri Mulyani menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran dalam mengakomodasi kebutuhan belanja negara terhadap penanganan Covid-19 karena situasi pandemi ini masih penuh dengan ketidakpastian. Kemudian respons pemerintah yang ketiga adalah penerapan burden sharing. 

Hal ini dilakukan antar Kementerian/Lembaga yang harus melakukan pemotongan anggaran yang tidak prioritas dan terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19.(sumber: bisnis.com)