Dinas Pariwisata Provinsi Bali segera menyiapkan prosedur standar operasional (SOP) terkait wacana pemerintah pusat yang akan segera membuka pariwisata internasional.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa akan menyiapkan buku panduan atau SOP terintegrasi yang dipahami oleh semua komponen terkait, sehingga bisa dilaksanakan dengan standar yang sama di semua lini. 

Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di sektor pariwisata.

Hal  itu disampaikannnya pada acara "Fokus Group Disscusion" Selasa Pariwisata yang membahas tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2021, di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa, (28/9).

“Untuk menindaklanjuti usulan dari peserta FGD, saya bersama-sama dengan para pakar khususnya pakar pariwisata akan segera kumpul untuk menyusun SOP terintegrasi dalam penanganan wisatawan, sehingga semua komponen bisa memahami dan bisa bertindak dengan standar yang sama,” tegasnya.

Astawa menambahkan, akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas persiapan-persiapan lain dalam rangka pembukaan pariwisata internasional untuk Bali, termasuk juga dari pihak imgrasi diminta membuat sosialisasi resmi mengenai aturan mengurusan visa bagi wisatawan yang akan masuk Bali. 

Kabid  Inteldak Kanwil Kumham Bali, Rachmat, menyatakan, dengan dikeluarkannya Permenkumham nomor 34 tahun 2021, sebenarnya Pariwisata Indonesia dan Bali sudah buka karena dalam Permenkumham tersebut sudah memberlakukan visa kunjungan yang boleh dipergunakan untuk pariwisata. 

Permen ini diperkuat oleh Kemenkumham nomor: M.HH.02.GR.02.02 Tahun 2021 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dalam masa penanganan penyebaran Corona Virus Disease  2019 dan Pemulihan Ekonomi nasional, dimana Bali menjadi salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka.

Selama masa Pandemi Covid-19, kebijakan Visa On Arrival dan bebas visa ditiadakan, sedangkan visa yang diberlakukan adalah Visa Elektronik  dimana cara mendapatkan visa juga dilakukan dengan cara online dengan persyaratan khusus. 

Salah satu syarat Visa kunjungan untuk bisnis esensial ke Indonesia adalah adanya penjamin dari Indonesia. Penjamin tersebut bisa perorangan atau perusahaan.

Made Juli dari "Airline Operator Committee", menyampaikan bahwa Bali sudah cukup lama absen dari aktifitas pariwisata sehingga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Bali. 

"Hanya satu yang harus dilakuan yaitu pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara," ujarnya. 

Sebagai perbandingan, ada beberapa negara yang sudah membuka pariwisatanya yaitu Thailand, Maldive, dan  Uni Emirat Arab, dan salah satu penerbangan yaitu Turkish Airline selama masa Pandemi Covid-19  tetap melakukan penerbangan ke 106 negara. Di beberapa negara bahkan tidak menerapkan karantina. 

Oleh sebab itu Pemerintah dimohon membuat sebuah buku panduan atau SOP bersama  penanganan wisatawan yang nantinya disosialisasikan agar semua komponen bisa memahami dan melaksanakan dengan baik. 

Dengan bercermin pada  beberapa negara yang telah melaksanakan open border for tourism AOC (Airline Operators Committee) telah menyiapkan segala persyaratan  untuk dapat diterapkan di Bali dan dijadikan pertimbangan bersama. 

Terakhir Ia meminta agar dalam persiapan pembukaan agar ada peraturan yang terintegrasi agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Dari perwakilan otoritas Bandara Ngurah Rai , Noviansyah, menyatakan Bandara Ngurah Rai sudah cukup siap dengan adanya penerbangan Internasional kembali dalam masa pandemi.