Dinas Pariwisata Provinsi Bali segera menyiapkan prosedur standar operasional (SOP) terkait wacana pemerintah pusat yang akan segera membuka pariwisata internasional.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa akan menyiapkan buku panduan atau SOP terintegrasi yang dipahami oleh semua komponen terkait, sehingga bisa dilaksanakan dengan standar yang sama di semua lini. 

Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di sektor pariwisata.

Hal  itu disampaikannnya pada acara "Fokus Group Disscusion" Selasa Pariwisata yang membahas tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2021, di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa, (28/9).

“Untuk menindaklanjuti usulan dari peserta FGD, saya bersama-sama dengan para pakar khususnya pakar pariwisata akan segera kumpul untuk menyusun SOP terintegrasi dalam penanganan wisatawan, sehingga semua komponen bisa memahami dan bisa bertindak dengan standar yang sama,” tegasnya.

Astawa menambahkan, akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas persiapan-persiapan lain dalam rangka pembukaan pariwisata internasional untuk Bali, termasuk juga dari pihak imgrasi diminta membuat sosialisasi resmi mengenai aturan mengurusan visa bagi wisatawan yang akan masuk Bali. 

Kabid  Inteldak Kanwil Kumham Bali, Rachmat, menyatakan, dengan dikeluarkannya Permenkumham nomor 34 tahun 2021, sebenarnya Pariwisata Indonesia dan Bali sudah buka karena dalam Permenkumham tersebut sudah memberlakukan visa kunjungan yang boleh dipergunakan untuk pariwisata. 

Permen ini diperkuat oleh Kemenkumham nomor: M.HH.02.GR.02.02 Tahun 2021 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dalam masa penanganan penyebaran Corona Virus Disease  2019 dan Pemulihan Ekonomi nasional, dimana Bali menjadi salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka.