Pandemi Covid-19 tidak menghentikan semangat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Yang terbaru Badung berhasil melahirkan inovasi terbaru yang digagas oleh 3 OPD yakni Dinas Kesehatan, RSD Mangusada dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri langsung dan melaunching sejumlah aplikasi inovasi pelayanan publik yang meliputi e-Cakep (elektronik Catatan Kesehatan Pribadi), e-Health (elektronik Kesehatan), layanan Cath-Lab (operasi jantung) dan khemoterapy (terapi kanker) serta aplikasi Akudicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri) bertempat di Gedung Badung Command Centre Puspem Badung, Kamis (20/5).

Pada kesempatan itu Bupati Giri Prasta menyampaikan bahwa sejak dari awal 2016 terpilih sebagai Bupati Badung pihaknya berkomitmen untuk mengikuti program dari pemerintah pusat, yakni dari Presiden Jokowi berkenaan dengan program JKN melalui Kartu KIS. 

“Kita di Badung sudah melaksanakan BPJS Kapitasi melalui penandatanganan MoU dengan pihak BPJS. Bahkan di Indonesia Kabupaten Badung sempat mendapatkan peringkat pertama untuk Universal Health Coverage (UHC). Kami juga selalu melakukan inovasi sesuai dengan konten yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Giri Prasta juga berkeinginan pelayanan kesehatan secara mobile di Badung bisa berjalan dengan kuat seperti yang sudah ada saat ini yakni rumah sakit berjalan untuk menangani kanker serviks. 

“Yang paling penting lagi kalau diijinkan regulasi dan kami akan konsultasikan ke pusat suatu saat nanti kami ingin ada rumah sakit tanpa kelas di Badung,” tegasnya seraya menambahkan  siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan medis baik itu Bupati, Wabup, Sekda DPRD maupun masyarakat petani dan nelayan mendapatkan pelayanan hak sama sehingga respon time pelayanan kepada masyarakat Badung dan Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat tidak terbebani lagi ketika mendapatkan musibah sakit.

Karena menurut Bupati ketika daerah sudah berdikari, pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak ingin membebani masyarakat lagi. Sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang baik.  

“Ini merupakan program puncak yang harus kami lakukan. Hanya saja kami tidak mau memaksakan kehendak selaku Bupati. Semua harus dikonsultasikan ke pusat sehingga ada hal-hal prinsip yang harus kita lakukan. Kalau diijinkan kita jalankan, kalau tidak kami tidak memaksakan,” katanya.