Rencananya nanti, akan terdapat dua kategori pengadaan vaksin, yakni vaksin yang dibiayai pemerintah dan vaksin yang bersifat mandiri. Pemerintah pusat akan menentukan vaksin mana yang dibiayai oleh pemerintah dan vaksin yang mandiri. Petunjuk Teknis (Juknis) akan ditentukan termasuk juga pada pembiayaannya. 

”Pak Mendagri juga menyebutkan ketika ada yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten, maka akan disiapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memberikan keleluasaan daerah untuk refocusing anggaran. Khusus untuk membiayai vaksin tersebut,” ucap Gede Suyasa.

Gede Suyasa menambahkan jumlah vaksin yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng nantinya akan dikoordinasikan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Sebelumnya, pada rapat yang digelar bersama dengan Pemprov, rencananya Buleleng akan memperoleh vaksin sebanyak 400 ribu. Namun itu baru perkiraan, sifatnya masih dinamis. 

“Itu baru hasil rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan Pemprov Bali saja. Sifatnya dinamis. Kita masih menunggu Juknis dari Pemerintah Pusat dulu,”tutupnya.