"Ini akan dicontoh dengan negara lain. Nanti ketika gagal panen Vietnam setop ekspor. Jangan kita yang malah memberikan contoh buruk di saat kondisi ini sedang rentan yang menyebabkan kelangkaan suplai," katanya. Tak jauh berbeda dengan Bhima, selain citra buruk dalam menjabat Presidensi G20, tidak menutup kemungkinan akan terjadi rivalisasi dagang, atau balas dendam.

"Bayangkan kalau India membalas dengan tidak menjual obat-obatan atau bawang putih pada Indonesia," katanya. Kebijakan Indonesia, kata Bhima, akan mendorong gejolak pasar minyak nabati dunia yang justru menguntungkan pemain CPO dari negara lain seperti Malaysia dan negara pemasok minyak kedelai. "Sebelum ada pengumuman, harga minyak sawit sudah naik 9 persen, yang diuntungkan justru negara lain, devisa Indonesia akan mengalir ke sana," terangnya.

Rentan penyelundupan

Yose Rizal mengatakan, larangan ekspor CPO dan produk turunannya, akan menyebabkan berlimpahnya pasokan di dalam negeri. Pasalnya, pasar ekspor nilainya dua kali lipat dari pasar dalam negeri. Dengan harga bahan baku turun lebih dari 50 persen pada akhirnya petani sawit akan merugi. Selain itu negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak ekspor.

"Akibatnya rentan penyeludupan, pasti ada pihak yang akan memanfaatkan peluang ini. Saat berlaku HET (harga eceran tertinggi) yang muncul penimbunan di mana-mana," katanya. Bhima mengatakan intervensi distribusi dengan melibatkan Bulog menjadi salah satu cara untuk mengatasi kebocoran minyak goreng, yang berdampak dengan harga tinggi di pasaran.

Menurutnya, pasokan minyak curah subdisi yang ada sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, hanya saja distribusinya tidak lancar. "Sebaliknya minyak curah malah di-repacking menjadi minyak premium. Kebocoran-kebocoran ini yang harusnya diperbaiki, termasuk penegakan hukum atas temuan kebocoron. Bukan malam melarang ekspor," terang Bhima.

Sementara itu, Yose Rizal tidak mempermasalahkan tingginya harga minyak goreng di pasaran saat ini. Menurutnya hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk rumah tangga.

Kompensasi tersebut dapat pemerintah ambil dari pajak ekspor yang selama ini diterima. Diketahui setiap bulan dari 1 ton ekspor minyak sawit pemerintah mendapatkan 375 juta dollar AS. "Artinya dengan ekspor 2 ton dapat 750 juta dollar per bulan, nah ambil dari sini, pemerintah jangan pelit, sembari memberikan narasi bahwa BLT ini kompensasi dari kenaikan harga," ujar Yose Rizal.(sumber: suara.com)