"Kami upayakan sesegera mungkin," kata Febri.

Selain itu, ia mengatakan Kemenperin baru menunjuk Lembaga Verifikasi Independen (LVI) pada 28 Maret kemarin. Sementara, proses verifikasinya dimulai 29 Maret.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua, pemberian subsidi ini memang melibatkan LVI.

LVI merupakan lembaga independen yang ditunjuk untuk verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri. Produsen motor listrik yang ingin produknya mendapat bantuan subsidi Rp7 juta dari pemerintah harus menyampaikan permohonan verifikasi melalui Sisapira.

Proses verifikasi ini meliputi pemeriksaan legalitas produsen motor listrik, memeriksa jumlah produksi model/tipe/merek motor listrik yang memenuhi persyaratan nilai TKDN 40 persen. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima.

"Proses verifikasi oleh LVI atas pendaftaran yang dilakukan perusahaan industri telah dilakukan per tanggal 29 Maret 2023," katanya.(sumber: cnnindonesia.com)