Perekonomian dijalankan bersama oleh seluruh komponen di dalam sebuah negara. Prinsip ini membuat peran pemerintah dalam perekonomian menjadi sangat penting. 

Melansir website resmi Kementerian Keuangan, ada tahun 1930-an, Ekonom Amerika Serikat, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money.

Melalui buku inilah, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa The Great Drepession yang meningkatkan pengangguran di Amerika Serikat.

Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. 

Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak.

Pemerintah harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal.

Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Ekonom  Mike Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian sejatinya dibagi menjadi tiga hal yakni sebagai berikut.

1) untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, 

2) mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta 

3) mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat.

Di dunia ilmu makroekonomi modern, peran pemerintah dalam perekonomian sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. 

Namun, berdasarkan praktik yang ada, secara umum, peran pemerintah dalam perekonomian dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu sebagai penyedia dan regulator. 

Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar sektor swasta.(sumber: suara.com)