Pemerintah Pusat telah menyosialisasikan pengadaan vaksin untuk penanggulangan pandemi covid-19. Itu menandakan vaksinasi kepada masyarakat segera akan dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng, Bali segera akan menyiapkan tim pelaksana vaksinasi covid-19.

Hal itu disampaikan Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 bersama dengan Pemerintah Pusat secara virtual, Senin (30/11).

Gede Suyasa menjelaskan setelah sosialisasi pelaksanaan vaksinasi covid-19, akan ada persiapan selanjutnya. Pada Desember ini, Satgas Penanganan Covid-19 akan menindaklanjuti hal itu. Salah satunya dengan membentuk tim pelaksana vaksinasinya. 
“Habis ini kita akan rapatkan dulu dan mempelajari ketentuan-ketentuan yang disampaikan pada Rakor tadi. Secara garis besar yang disampaikan tadi yakni baru gambaran umumnya saja. Sehingga nanti secara teknis di lapangan akan ada peraturan secara tertulis untuk dijadikan rujukan,” jelasnya.


Rencananya nanti, akan terdapat dua kategori pengadaan vaksin, yakni vaksin yang dibiayai pemerintah dan vaksin yang bersifat mandiri. Pemerintah pusat akan menentukan vaksin mana yang dibiayai oleh pemerintah dan vaksin yang mandiri. Petunjuk Teknis (Juknis) akan ditentukan termasuk juga pada pembiayaannya. 
”Pak Mendagri juga menyebutkan ketika ada yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten, maka akan disiapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memberikan keleluasaan daerah untuk refocusing anggaran. Khusus untuk membiayai vaksin tersebut,” ucap Gede Suyasa.
Gede Suyasa menambahkan jumlah vaksin yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng nantinya akan dikoordinasikan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Sebelumnya, pada rapat yang digelar bersama dengan Pemprov, rencananya Buleleng akan memperoleh vaksin sebanyak 400 ribu. Namun itu baru perkiraan, sifatnya masih dinamis. 
“Itu baru hasil rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan Pemprov Bali saja. Sifatnya dinamis. Kita masih menunggu Juknis dari Pemerintah Pusat dulu,”tutupnya.